BANDUNG,(BB).- Wali Kota Bandung, Oded M. Danial memastikan membutuhkan ulama untuk membangun Kota Bandung. Hubungan umara (pemimpin pemerintahan) dengan ulama pun harus erat.
Oleh karenanya, Oded mengapresiasi acara Kajian Tematik Bandung Agamis (Kataba). Menurutnya, acara yang merupakan forum silaturahmi ulama umara ini menguatkan ukhuwah Islamiah dalam mewujudkan visi Bandung Agamis.
“Ulama adalah penyambung lidah dalam menebarkan kebaikan,” ujar Oded di Pendopo Kota Bandung, Jumat (12/7/2019).
Sehingga, Pemkot Bandung membutuhkan ulama untuk mendukung program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan sampah). Menurut Oded, pengelolaan sampah adalah hal yang harus dilakukan secara masif oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jika kita tidak menjaga kebersihan, maka boleh jadi kita menyakiti sesama mahkluk Allah,” ujarnya lewat rilis yang diterima beritabandung.com.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna dan lebih dari 300 orang mulai terdiri dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan ulama umara.
Dalam kesempatan tersebut, edukasi mengenai Kang Pisman diisi oleh Direktur Umum PD Kebersihan Kota Bandung, Gun Gun Saptari Hidayat.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Bandung Prof. DR. KH Miftah Faridl mengatakan, selama ini koordinasi antara Pemkot Bandung dengan ulama melalui MUI sudah berjalan dengan baik. Para ulama juga telah banyak terlibat dalam pembangunan.
“Peran Ulama sangat penting dalam pembangunan. Para ulama telah banyak menunjang program pemerintah seperti melaksanakan berbagai kajian, penulisan buku dan artikel terkait Bandung Agamis,” katanya.
Sedangkan Ketua Panitia acara Forum Ulama Umaroh dalam Kajian Tematik Bandung Agamis (Kataba), Asep A. Fathurrohman menyebutkan, tujuan dari Kataba di antaranya untuk mengetahui program umara agar terintegrasi dengan dakwah para ulama untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat sebagai akselerasi dan kesatuan kontribusi dalam membangun Kota Bandung agamis.
“Selain itu, Kataba juga bertujuan menyamakan persepsi dalam menyampaikan pesan ajaran agama dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
