BERITABANDUNG


  • 26 Maret 2017 | 20:06 WIB

Tarif dan Kuota Taksi Online Ditangan Pemkot dan Pemkab

Editor: Yatti Chahyati


 Tarif dan Kuota Taksi Online Ditangan Pemkot dan Pemkab
TRANSPORTASI - ilustrasi

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyerahkan pengaturan tarif dan kuota transportasi online kepada pemerintah daerah di kabupaten/kota dengan menerbitkan Peraturan Walikota maupun Peraturan Bupati.

"Kami punya dasar hukum tapi kita ga bisa ngatur tarif. Beberapa kemampuan itu yang tahu daerah jadi kami serahkan. Begitu juga dengan kuota, kita tidak tahu jumlah, jadi kita serahkan," ujar Dirjen Perhubungan Darat kemenhub Pudji Hartanto Iskandar di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu.

Pudji menuturkan, batas tarif atas dan bawah untuk taksi online mesti disesuaikan, guna mencegah adanya pengaturan harga yang tidak wajar. Sedangkan, pembatasan kuota didasarkan pada beban jumlah kendaraan transportasi online yang beroperasi.

"Solusi kuota dan tarif ini agar transporasi konvensional dan taksi online bisa bersaing," kata dia seperti BeritaBandung kutip dari Antara, minggu (26/3/2017).

Untuk menentukan kedua instrumen tersebut, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan para pemangku kebijakan, serta memberikan formulasi penentuan tarif dan kuota pada pertengahan pekan nanti.

"Kita tidak mengatur batasan tarif tapi kita berikan formulasi tarif batas atas dan batas bawah. Itu ada petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Produk Hukum Daerah, supaya formulasinya sama," kata dia.

Sementara itu, Kadishub Jabar Dedi Taufik menuturkan, pada Kamis pekan depan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Pemerintah Pusat membahas tindak lanjut Revisi Permenhub No 32 Tahun 2016.

Apalagi kata dia, revisi Permenhub akan diberlakukan pada 1 April 2017, sehingga perlu adanya persiapan-persiapan agar terdapat kesepahaman antara pusat dan provinsi untuk dijadikan tolak ukur diterapkan di daerah.

"Persiapan-persiapan yang kita lakukan terutama terkait Permenhub, kita buat tim untuk menyusun Peraturan Gubernur melibatkan stakeholder, pusat, provinsi, dan Organda, serta asosiasi. Sehingga Pergub lebih implementatif terutama berkaitan penyelenggaraan Permenhub 32 ini," kata dia.

Ia menjelaskan untuk penetapan kouta, formulasi dapat dihitung dari jumlah penduduk, luas layanan, bangkitan baru, koridor jalan, pertumbuhan kendaraan dan pembangunan jalan, serta jumlah kendaraan yang ada saat ini.

"Nah ini yang kita integrasikan dari beberapa item ini. Sehingga akan keluar kuota sekian ribu, itu bisa dilakukan. Tapi bertahap dalam tahun ini berapa dulu, jangan sampai oversupplay ini bermasalah banyak yang bangkrut nanti," kata dia.

Sementara untuk tarif, terdapat dua komponen yang mesti dihitung yakni berasal dari biaya langsung yang butuhkan kendaraan dan biaya tidak langsung.

"Biaya langsung itu seperti susuk kendaraan, pengurusan STNK, ataupun biaya service. Biaya tidak langsung kan ada kantor dan lain sebagainya, itu harus diperhitungkan. Sehingga dengan komponen ini dapat menjadi acuan penentuan tarif," kata dia. (*/tie)

 


Label: #


Berita Terkait


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com