BERITABANDUNG


  • 21 April 2017 | 15:27 WIB

Terbukti Bersalah, Dahlan Iskan Divonis Dua Tahun Penjara

Editor: Yatti Chahyati


 Terbukti Bersalah, Dahlan Iskan Divonis Dua Tahun Penjara
SIDANG KORUPSI - Terdakwa kasus korupsi dalam pelepasan aset PT PWU Jatim, Dahlan Iskan, usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (21/4/2017). Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun dengan status tahanan kota, denda Rp100 Juta dan subsider dua bulan kurungan. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

SIDOARJO, BERITABANDUNG.COM -- Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya hari ini menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dalam bentuk penahanan kota dan denda Rp100 juta subsider dua bulan penjara kepada Dahlan Iskan dalam perkara korupsi terkait pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur.

Majelis hakim yang diketuai oleh M Tahsin menyatakan Dahlan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tertuang dalam dakwaan subsider.

Menurut hakim, terdakwa bersalah karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar sewaktu menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha sehingga harga aset terjual di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, dan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Vonis hukuman Dahlan lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa.

Jaksa menuntut hakim menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun, mengenakan denda Rp750 juta subsidair enam bulan kurungan, dan mewajibkan dia membayar uang pengganti sebesar Rp4,1 milyar subsidair tiga tahun penjara.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut pelepasan aset PT PWU pada 2015 karena menduga pelepasan 33 aset milik PWU bermasalah. Namun penyidik masih fokus menangani perkara pelepasan dua aset PWU di Kediri dan Tulungagung.

Penjualan aset itu dilakukan tahun 2003, saat Dahlan menjadi Direktur Utama PT PWU periode 2000-2010.

Dahlan menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan hakim tersebut.

"Ini mungkin kebodohan saya yang bersemangat untuk mengabdi. Sesuai dengan keputusan tim pengacara saya akan melakukan banding," katanya.

Sementara tim jaksa penuntut umum menyatakan masih akan pikir-pikir mengenai keputusan hakim tersebut. (Antara)


Label: #


Berita Terkait

  • Nasional
    07 Agustus 2018 | 22:30 WIB

    Korban Gempa Lombok Bertambah

    LOMBOK, BERITABANDUNG.COM -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei mengungkapkan jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Lombok, yang terdata hingga Selasa pukul 12.00 Wita mencapai 108 orang. "Sedangkan korban ...

  • Nasional
    12 Juli 2018 | 21:25 WIB

    Jodoh Tegaskan Dukungan Pertama untuk Jokowi-Moeldoko

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM -- Relawan Jokowi Moeldoko Hebat atau Jodoh terus memberikan dukungannya untuk Jokowi dan Moeldoko sebagai Capres dan Cawaprea 2019. Dan kali ini Jodoh menggelar dukungan di Bandung, ...

  • Nasional
    26 Juni 2018 | 20:48 WIB

    Nyoblos, 27 Juni Jadi Hari Libur Nasional

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM —Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat langsung menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 terkait hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 sebagai libur nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa ...

  • Nasional
    02 Mei 2018 | 15:33 WIB

    Menristekdikti Jadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Unpad

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Universitas Padjadjaran menjadi tuan rumah penyelenggaraan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan RI Prof. Mohamad ...

  • Nasional
    28 April 2018 | 10:55 WIB

    Batasan Jabatan Presiden-Wakil Presiden Dua Periode Digugat Ke MK

    JAKARTA, BERITABANDUNG.COM -- Batasan jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode yang diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tiga pemohon pengujian UU Pemilu ini ...


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com