BERITABANDUNG


  • 10 Juli 2017 | 15:15 WIB

MUI Jabar Dukung Pemerintah Bubarkan Ormas Anti-NKRI

Editor: Yatti Chahyati


 MUI Jabar Dukung Pemerintah Bubarkan Ormas Anti-NKRI
MUI - ilustrasi

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- MUI Jabar mendukung upaya Pemerintah Pusat yang akan menertibkan atau membubarkan Ormas-Ormas, baik Ormas Keagamaan maupun Non-Keagamaan yang sudah nyata punya agenda mengganti bentuk dan eksistensi NKRI, kata Ketua MUI Jabar KH Rachmat Syafei.

Yang dikutip BeritaBandung dari Antara,  Senin (10/7/2017), Ketua MUI Jabar mengatakan penertiban dan pembubaran Ormas tersebut tentunya melalui proses serta prosedur hukum yang berlaku, contohnya Ormas HTI yang telah mendeklarasikan Khilafah.

Didampingi Sekum MUI Jabar HM Rafani Akhyar, Rachmat Syafei dalam pernyataan sikapnya MUI Jabar berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2006 tentang "Peneguhan bentuk dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," menyebutkan kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk NKRI sebagai ikhtiar untuk memelihara kerukunan Agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, adalah mengikat seluruh elemen bangsa.

"Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan negara di wilayah ini. Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka Umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk penghianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apapun," katanya.

Bahkan kata dia, dalam rangka menghindarkan adanya penghianatan dan atau pemisahan diri (separatisme) Negara wajib melakukan upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata serta penyadaran terhadap elemen- elemen yang cenderung melakukan tindakan pengkhianatan dan atau separatisme.

Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI dalam pandangan Islam termasuk bughat, sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh Negara, ujar dia.

Oleh karena itu, kata dia, setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga/Ormas yang melibatkan diri, baik secara terang - terangan maupun tersembunyi yang mengarah pada pemisahan diri dan atau mengganti NKRI adalah termasuk bughat.(*)


Label: #


Berita Terkait


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com