BERITABANDUNG


  • 24 Agustus 2017 | 18:11 WIB

Kejati Jabar Lakukan Sosialisasi Pendampingan TP4D Serentak untuk Kades se-Jabar

Editor: Yatti Chahyati


 Kejati Jabar Lakukan Sosialisasi Pendampingan TP4D Serentak untuk Kades se-Jabar
KEJATI JABAR - ilustrasi

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hari ini, Kamis (24/8/2017) secara serentak menggelar sosialisasi pendapingan TP4D kepada seluruh Kepala Desa Se-Jawa barat.

Sebanyak 5312 Kepala Desa itu mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh para Kepala Kejaksaan Negeri yang menjadi nara sumber dan dihadiri juga oleh Kasi Intelejen, pewakilan Dinas  terkait dan para Camat.

Bahkan sebagai bentuk komitmen yang kuat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kajati Jabar Setia Untung Arimuladi, turun langsung ke wilayah Kabupaten Bandung memberikan pengarahan kepada 270 Kepala Desa yang tersebar di 31 Kecamatan dan sekaligus membuka penyelenggaraan sosialisasi pendampingan TP4D tersebut. Sedangkan Asisten Intelijen Kejati Jabar, Hutama Wisnu memberikan  sosialisasi di Sumedang dan Majalengka.

Dalam  sambutannya Kajati Jabar menyampaikan bahwa besaran dana desa dari tahun 2015 s/d 2017 terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 60 T, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat terdapat alokasi dana desa sebesar 4,6 T.

“Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus membangun sesuai dengan program Nawa Cita yang menghendaki pembangunan dari Desa dan Daerah Pinggiran.  Dengan demikian Dana Desa mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka membangun dan menyejahterakan masyarakat desa,” jelasnya.

Kajati meminta agar setiap Kepala Desa dapat mengelola anggaran yang diterimanya secara akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat tepat sasaran.

Menurut Kajati Untung, selama ini masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dana desa, diantaranya penggunaan dana desa diluar bidang prioritas, masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, pengeluaran dana desa tidak transparan, dan tidak dikukung dengan bukti yang memadai, belanja diluar yang telah dianggarkan adalah APB desa, pembangunan atau pengadaan barang/jasa tidak sesuai spesifikasi atau RAB, proyek fiktif sehingga tidak ada pembangunan di desa, adanya Mark Up oleh Kepala Desa dan atau aparat desa lain, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi Kepala Desa dan atau aparat desa lainnya, perangkat desa di dominasi oleh keluarga Kepala Desa dan atau orang-orang dekat Kepala Desa, lemahnya pengawasan dana desa oleh Inspektorat, Potensi Korupsi tenaga pendamping dana desa dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa.

“Untuk itu, dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, adanya komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan secara tertib dan akuntabel, peningkatan kapasitas SDM Kepala Desa beserta perangkatnya yang mumpuni,  efektifitas pengawasan secara intensif dari para pemangku kepentingan kepada Kepala Desa dan juga dibutuhkan juga partisipasi warga untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut,” jelasnya.

Kajati Untung menambahkan, dalam kerangka tersebut maka pendampingan dari TP4D dalam pengelolaan Dana Desa mempunyai peran sangat signifikan. Adagiumnya adalah lebih baik “mencegah daripada mengobati”. TP4D bertugas mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan Jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventive dan persuasif dengan berbagai tugas antara lain : memberikan penerangan hukum, melakukan diskusi dan pembahasan permasalahan hukum,melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta memberikan pendapat hukum terhadap setiap permasalahan yang diajukan, sehingga dengan adanya pengawalan dari TP4D diharapkan : terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa ; tidak ada keraguan dalam menyerap dana desa ; pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan lancar dan aman sesuai maksud, tujuan dan ketentuan ; penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa dapat dicegah ; transparansi dan keikutsertaan masyarakat desa dalam pembangunan desa meningkat ; dan kecerdasan dan ketaatan hukum pemerintah desa dan masyarakat desa menjadi meningkat. (*)

 


Label: #


Berita Terkait


Berita Lainnya

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • 09 Desember 2017 | 13:12 WIB

    Proyek Rumah Deret Tamansari, Emil Diskusi dengan Warga di Pendopo

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil  bersilaturahmi dengan perwakilan warga RW 11 Kelurahan Tamansari di Pendopo Kota Bandung, Jumat (8/12/2017) malam. Pada kesempatan itu, Walikota membuka ruang diskusi ...

  • 20 November 2017 | 13:02 WIB

    Petugas Kebersihan Kota Bandung Berangkat Umrah

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil didampingi Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Deni Nurdyana memberikan penghargaan melaksanakan ibadah umroh kepada lima pegawai di lingkungan PD Kebersihan, ...

  • 21 Januari 2017 | 15:24 WIB

    Penjual Atribut Persib Menjamur di Ciamis

    CIAMIS. BERITABANDUNG.COM -- Suasana di area Stadion Galuh Ciamis pada Sabtu (21/1/2017) berbeda dibandingkan hari biasanya. Sejumlah pedagang atribut Persib Bandung nampak memenuhi markas klub tuan rumah PSGC Ciamis. Berdasarkan pantauan ...

  • @ 2013 beritabandung.com