BERITABANDUNG


  • 03 Oktober 2017 | 20:17 WIB

Pemprov - Kejati Jabar Tandatangani MoU Lanjutan Terkait Datun dan TP4D

Editor: Yatti Chahyati


 Pemprov - Kejati Jabar Tandatangani MoU Lanjutan Terkait Datun dan TP4D
MoU - emerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menandatangani Kesepakatan Kerjasama terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara (Datun), serta Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). (ist)

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menandatangani Kesepakatan Kerjasama terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara (Datun), serta Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Kesepakatan bersama ini ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), bersama Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, di Ruang Rapat Sanggabuana, Gedung Sate Bandung, Senin (2/10/2017), kemarin.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan penandatangan kali ini merupakan memperpanjang Kesepakatan Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dalam bidang Datun, dan TP4D, yang telah dilakukan sebelumnya sejak tahun 2012.

"Tentu kita sudah merasakan manfaat dari kerjasama selama ini. Kerjasama tersebut kita perpanjang," ungkap Aher usai kegiatan tersebut.

Aher mencontohkan, dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah ada saja berbagai masalah yang dihadapi. Khususnya urusan Perdata dan Tata Usaha Negara. Paling tidak ungkap Aher, setiap tahun pihaknya menanda tangani Upah Minimum Kota (UPK).

"Biasanya digugat, gantian tergantung sisi mana yang diuntungkan, atau yang dirugikan. kalau yang diuntungkan pekerja yang menggugat pengusaha. Begitu terus, sebaliknya," katanya.

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerlukan bantuan hukum, dan bantuan tersebut hadir dari para Jaksa pengacara negara yang tergabung di Kejati.

Adapun contoh lain yang disebutkan Aher, yaitu permasalahan aset pemerintah yang tak jarang jadi sengketa, dewasa ini sering terjadi klaim dari pihak lain.

"Sekarang ini ada saja aset yang diklaim oleh pihak ketiga, keempat, kelima, keenam, saking berlapisnnya," ujar Aher.

"Ada lahan pemprov yang lolos dari perkara, ada lagi yang baru," tambahnya.

Selanjutnya, Aher bertekad, dengan berbagai pendekatan, pihaknya akan mengamankan aset negara yang dititipkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi masyarakat.

"Jadi Alhamdulillah, dengan kerjasama yang kuat antara Pemprov dengan kejaksaan, aset bisa terselamatkan," imbuh Aher.

Terkait kerjasama di bidang TP4D, Aher mengaku terbantu dalam mengantisipasi proyek-proyek pemerintah agar berjalan sesuai target.

"Maka mulai dari tim tendernya, kualitas tender, dan kejujuran tender harus diawasi. Sehingga jangan sampai buntutnya berakhir di sidang tipikor," tegas Aher.

Sementara itu, Kepala Kejaksaaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi mengatakan bahwa pihak Kejaksaan siap membantu, menguatkan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi, dengan koordinasi yang baik, dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum.

"Dalam kesepakatan bersama ini, banyak hal yang perlu saya sampaikan bahwa antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Kejaksaan tinggi banyak hal yang perlu kita sinergikan terutama yang kaitannya dengan invetarisir aset-aset milik Pemprov Jabar, kami siap untuk melakukan pendampingan dan membantu," kata Kajati Setia Untung.

Selain itu, hal yang juga ditangani Kajati yakni persoalan-persoalan Pemerintah Daerah atas gugatan pihak lain yang kaitannya dengan aset daerah.

Kajati mengungkapkan terkait TP4D, hal tersebut merupakan respon dari kejaksaan kaitannya dengan instruksi presiden.

"Ini semua kalau tidak duduk bersama dari awal, kita tidak bisa membaca anatomi pembangunannya secara menyeluruh, itu suatu persoalan. Nah, maksud tujuan dari TP4D ini tidak lain sama- sama mengawal bagaimana target pembangunan akan tercapai," ungkapnya.

Tidak hanya di tingkat Provinsi, Kajati juga mengatakan bahwa TP4D juga bekerja di 27 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu sambung Dia, penandatanganan kerjasama ini juga menyinggung tentang penyuluhan, sosialisasi, dan penerangan hukum untuk masyarakat. "Dengan kerjasama ini, juga bisa kita rancang penerangan hukum ke daerah terpencil di Jawa Barat," katanya. (*/tie)


Label: #


Berita Terkait

  • Jawa Barat
    07 Juli 2018 | 19:02 WIB

    Awas! Cemari Citarum Bisa Dikenai Pasal Korupsi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait penanganan pencemaran Sungai Citarum. Bagi mereka para pelaku pencemaran bisa terkena pasal tindak ...

  • Jawa Barat
    26 Juni 2018 | 20:37 WIB

    Pj Gubernur Jabar Jamin TPS se-Jabar Siap Gelar Pilkada

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Penjabat Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan didampingi Sekda dan KPU Jabar melakukan video conference dengan seluruh desk Pilkada Kabupaten dan Kota se-Jabar yang terdiri dari KPU, ...

  • Jawa Barat
    26 Juni 2018 | 20:27 WIB

    Tak Layak, 33.125 Surat Suara Dihancurkan

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 33.125 lembar surat suara untuk Pilgub Jabar yang rusak, dicacah di percetakan Gramedia Cikarang Selatan, Bekasi, Selasa (26/6). Pencacahan dikerjakan lima petugas percetakan dengan menggunakan sebuah mesin. ...

  • Jawa Barat
    23 Juni 2018 | 18:13 WIB

    Empat Paslon Gubernur Jabar Kompak Ajak Warga Tak Golput

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM – Empat pasangan calon gubernur Jawa Barat (Paslon Gubjabar) mengajak warga Jawa Barat untuk tidak golput. Pernyataan sikap keepat paslon itu diutarakan dalam debat terakhir Barat di Sudirman ...

  • Jawa Barat
    21 Juni 2018 | 21:53 WIB

    Pemprov Jabar Tinggal Tunggu Pusat Tol Bandung-Tasik

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai proyek tol Bandung-Tasikmalaya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pekan lalu pihaknya sudah ...


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com