BERITABANDUNG


  • 09 Oktober 2017 | 15:29 WIB

Surat Sopir Angkot Sejabar Disampaikan ke Pusat oleh Pemprov Jabar

Editor: Yatti Chahyati


 Surat Sopir Angkot Sejabar Disampaikan ke Pusat oleh Pemprov Jabar
AKSI - ilustrasi

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat awal pekan ini akan mengirim surat ke pemerintah pusat terkait aspirasi, permohonan dan perkembangan mengenai angkutan sewa khusus atau taksi online di masyarakat.=

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik, ia menyebutkan surat berisikan tiga poin usulan. Pertama, mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk menerbitkan pedoman/aturan pasca putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewa khusus/online dengan jenis layanan angkutan umum lainnya.

"Kedua, mengusulkan kepada Menteri Komunikasi Informatika, agar dilakukan penataan kembali mengenai kebijakan, pedoman teknis, dan pengawasan implementasi dalam untuk penyediaan aplikasi online," katanya di Kantor Dishub Jabar, Senin (9/10/2017).

Ketiga, sambung Dedi, memohon kepada aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa khusus/online demi menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan.

Surat tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur Jabar, ditujukan kepada Presiden RI dan ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung, Menko Maritim,  Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi Informatika, Ketua Komisi V DPR, Ketua DPRD Jabar, dan Dirjen Perhubungan Darat.

Dedi Taufik menjelaskan, surat dibuat sebagai tindak lanjut pertemuan elemen Pemprov Jawa Barat dengan para pihak di Gedung Pakuan pada Jumat, 6 Oktober lalu.

Dari Pemprov Jabar hadir Gubernur, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Kepala Kesbangpol, dan Karo Hukum dan HAM. Sementara pihak lainnya adalah Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi Jabar (berisikan antara lain DPD Organda Jabar, perwakilan pengusaha taksi konvensional,  pengusaha angkutan kota trayek lokal, dan pengusaha AKDP) beserta Kapolrestabes Bandung dan Dirlantas Polda Jabar.

Audiensi dihelat terkait polemik di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat sendiri, baik yang melarang maupun memperbolehkan, bahkan beberapa memunculkan gesekan di lapangan.

Dalam audiensi tersebut, Pemprov Jabar prinsipnya memahami aspirasi WAAT Jabar yang meminta angkutan sewa khusus/taksi online seperti Grab, Uber, GoCar, dan Gojek tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru tentang angkutan sewa khusus/online.  Kemudian, dalam tataran teknis pengawasan dan pengendalian, akan dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah pusat untuk merumuskan langkah yang perlu diambil.

“Kesepakatan yang tak kalah penting adalah semua pihak sepakat mengedepankan kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat luas. Untuk itu pihak WAAT setuju untuk menangguhkan aksi unjuk rasa dan mogok massal armada angkutan umum yang sedianya akan dilaksanakan 10-13 Oktober 2017,” jelasnya.

"Kami berharap agar semua pihak menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan dalam memberikan pelayanan angkutan umum ke masyarakat," kata Dedi. (tie)

 

 

 


Label: #


Berita Terkait


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com