BERITABANDUNG


  • 11 Oktober 2017 | 21:01 WIB

Pemprov Tegaskan Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Editor: Yatti Chahyati


 Pemprov Tegaskan Jabar Tak Bekukan Transportasi Online
TRANSPORTASI - ilustrasi

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan, pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi daring/online di Jawa Barat karena memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Kegiatan yang dilakukan di lapangan hanya sebatas sosialisasi himbauan untuk tidak beroperasi sementara.

Sosialisasi terhadap Angkutan Sewa Khusus/taksi online ini dilakukan dengan alasan, operasional Angkutan Sewa Khusus/taksi online belum memiliki peraturan resmi untuk beroperasi dari Pemerintah pasca dibatalkannya beberapa pasal (14 pasal) dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 bulan Agustus 2017.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Wilayah III Dishub Jabar, M. Abduh Hamzah menjelaskan domain tentang pengaturan Angkutan Sewa Khusus/taksi online sepenuhnya ada di pemerintah pusat, tepatnya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurutnya, ada beberapa poin penting yang mengatur angkutan sewa khusus/taksi online dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017, diantaranya terkait kuota, wilayah operasi, badan hukum, uji berkala, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda kendaraan bermotor sesuai domisili akan tetapi pasal-pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Pemprov tidak mempunyai kewenangan membekukan penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi online karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI. Yang kami lakukan hanya mengusulkan melalui surat kepada Presiden Jokowi awal pekan ini terkait usulan penyelengaraan angkutan sewa khusus/taksi online dan peraturannya," katanya, Rabu (11/10/2017).

Menurut Abduh, surat berisikan tiga poin usulan. Pertama, meminta kepada Menteri Perhubungan segera menerbitkan pedoman/aturan pasca putusan Mahkamah Agung No. 37 P/HUM/2017 dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan antara angkutan sewa khusus/taksi online dengan kendaraan bermotor umum yang sudah ada.

Kedua, mengusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, agar dilakukan penataan kembali mengenai kebijakan, pedoman teknis dan pengawasan implementasinya dalam penyediaan aplikasi online.

Ketiga, memohon kepada aparat penegak hukum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan sewa khusus/ taksi online demi menjaga kondusifitas, keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lapangan.

Surat tersebut  juga ditembuskan ke Ketua Mahkamah Agung, Menko Maritim, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Komisi V DPR RI, Ketua DPRD Jabar, dan Dirjen Perhubungan Darat.

Abduh mengatakan, Dishub Jabar akan berusaha menegakkan aturan normatif di daerah tentang dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus/taksi online di Jawa Barat sesuai dengan hasil revisi PM 26 Tahun 2017.

Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan dan audiensi antara Gubernur Jawa Barat dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov Jabar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jabar, Kepala Kesbangpol Prov Jabar, Dirlantas Polda Jabar, Kepala Biro Hukum dan HAM Prov Jabar, Kapolrestabes Bandung, Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota Se- Bandung Raya, DPD Organda Jabar, perwakilan pengusaha taksi konvensional, pengusaha angkutan kota trayek lokal pengusaha AKDP.

Dalam audiensi tersebut, Pemprov Jabar prinsipnya memahami aspirasi WAAT Jabar yang meminta angkutan sewa khusus/taksi online seperti Grab, Uber, GoCar, dan Gojek tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru.  Kemudian, dalam tataran teknis pengawasan dan pengendalian, akan dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah pusat untuk merumuskan langkah yang perlu diambil.

“Kesepakatan yang tak kalah penting adalah semua pihak sepakat untuk menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lapangan demi mengedepankan kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat luas. Untuk itu pihak WAAT Jabar setuju untuk menangguhkan aksi unjuk rasa dan mogok massal armada angkutan umum yang sedianya akan dilaksanakan 10-13 Oktober 2017,” jelasnya.

“Saya sudah bicara dengan pengelola taksi online dan mereka siap melakukan itu. Imbauan untuk tidak melakukan operasi (offbid)," kata Abduh Hamzah.

Abduh mengatakan,‎ keputusan ini dibuat setelah pihaknya bertemu dengan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar yang mengancam melakukan aksi bila transportasi online masih beroperasi. "Jadi dinamika angkutan online harus disikapi bijaksana. Demo dari WAAT mesti ditangguhkan karena apa yang disuarakan sudah diakomodir," katanya.

Dia menegaskan, Dishub Jabar sendiri sebenarnya tidak memiliki kewenangan penuh terkait pelarangan izin beroperasinya taksi online. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pihaknya memberi masukan dan mendorong terhadap Revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 untuk mengatur keberadaan transportasi online.

“Perlu disampaikan pula bahwa sejauh ini Provinsi Jawa Barat belum melakukan proses perizinan mengingat masih menyiapkan pranata untuk proses perizinan dengan demikian angkutan sewa khusus/taksi online sampai saat ini belum berizin,” paparnya.

“Sambil menunggu revisi PM 26, Kita mengambil langkah-langkah sosialisasi, konsolidasi dan koordinasi dengan pihak terkait. DPD Organda Jawa Barat pun sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menhub per tanggal surat 22 September 2017 yang berisi dorongan untuk penertiban angkutan sewa khusus/taksi online yang menjadi kewanangan Pemerintah Pusat ," tambah Abduh.

Untuk itu, Pemprov Jabar mengajak agar semua pihak menjaga komitmen bersama demi kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lapangan dalam memberikan pelayanan angkutan kepada masyarakat.(*/Tie)


Label: #


Berita Terkait


Berita Lainnya

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • 09 Desember 2017 | 13:12 WIB

    Proyek Rumah Deret Tamansari, Emil Diskusi dengan Warga di Pendopo

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil  bersilaturahmi dengan perwakilan warga RW 11 Kelurahan Tamansari di Pendopo Kota Bandung, Jumat (8/12/2017) malam. Pada kesempatan itu, Walikota membuka ruang diskusi ...

  • 20 November 2017 | 13:02 WIB

    Petugas Kebersihan Kota Bandung Berangkat Umrah

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil didampingi Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Deni Nurdyana memberikan penghargaan melaksanakan ibadah umroh kepada lima pegawai di lingkungan PD Kebersihan, ...

  • 21 Januari 2017 | 15:24 WIB

    Penjual Atribut Persib Menjamur di Ciamis

    CIAMIS. BERITABANDUNG.COM -- Suasana di area Stadion Galuh Ciamis pada Sabtu (21/1/2017) berbeda dibandingkan hari biasanya. Sejumlah pedagang atribut Persib Bandung nampak memenuhi markas klub tuan rumah PSGC Ciamis. Berdasarkan pantauan ...

  • @ 2013 beritabandung.com