BERITABANDUNG


  • 08 November 2017 | 14:39 WIB

Delapan Raperda Jabar 2017 Terus Digodog

Editor: Yatti Chahyati


 Delapan Raperda Jabar 2017 Terus Digodog
RAPERDA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada rapat Paripurna DPRD Jabar dengan menyampaikan Nota Pengantar Delapan Raperda Jabar, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Jabar, Senin (6/11/2017). (ist)

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebagai tindak lanjut dari keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, telah diusulkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas pada kuartal II/III berdasarkan Surat Nomor 188.34/4187/Hukham tertanggal 5 September 2017. Namun, yang disetujui untuk dibahas pada kuartal III hanya delapan Raperda.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada rapat Paripurna DPRD Jabar dengan menyampaikan Nota Pengantar Delapan Raperda Jabar, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Jabar, Senin (6/11/2017).

Antara lain, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi daerah. Kedua, Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi. Ketiga, Raperda tentang kekayaan intelektual. Keempat, Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Disusul Raperda tentang rencana pembangunan industri provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.

"Lalu ada Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah provinsi Jawa barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat," kata Aher, dalam siaran persnya, Rabu (11/8/2017).

Kemudian ada pula Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang penyertaan modal pemerintah provinsi Jawa barat pada PT Jasa Sarana. Terakhir, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada perseroan terbatas properti wisata Jabar (perusahaan perseroan daerah).

"Kedelapan Raperda tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan, uji publik, serta telah dilengkapi dengan Naskah Akademik," jelas Aher.

Kini, ungkap Aher, Raperda tersebut terus Digodog agar lebih matang dan mantap lagi untuk diterbitkan. (*)


Label: #


Berita Terkait


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com