BERITABANDUNG


  • 13 November 2017 | 12:55 WIB

Kali Ketiganya Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan KPK

Editor: Yatti Chahyati


 Kali Ketiganya Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan KPK
KPK - Ketua DPR Setya Novanto. (antaranews.com)

JAKARTA, BERITABANDUNG.COM -- Ketua DPR Setya Novanto untuk ketiga kalinya tidak memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam penyidikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik (KTP-e).

"Pagi ini, KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, dalam surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI ada lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Menurut surat tersebut pemanggilan Setya Novanto harus dilakukan dengan izin tertulis dari Presiden Republik Indonesia.

Pada pemanggilan pertama, 30 November, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan KPK untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo karena ada kegiatan lain di daerah pada masa reses DPR RI.

Ketua Umum Partai Golkar itu pertama ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi KTP-e pada 17 Juli 2017. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 September mengabulkan gugatan praperadilan dia dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Pada 10 November dia kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

Selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, dia bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dirjen Dukcapil dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

KPK telah menetapkan Anang yang merupakan Dirut PT Quadra Solution sebagai tersangka dugaan kasus korupsi KTP-e pada 27 September 2017. PT Quadra Solution merupakan bagian dari konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang menjadi pelaksana proyek KTP-e. Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang Sugiana Sudihardjo diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e. (antara)


Label: #


Berita Terkait

  • Nasional
    07 Agustus 2018 | 22:30 WIB

    Korban Gempa Lombok Bertambah

    LOMBOK, BERITABANDUNG.COM -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei mengungkapkan jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Lombok, yang terdata hingga Selasa pukul 12.00 Wita mencapai 108 orang. "Sedangkan korban ...

  • Nasional
    12 Juli 2018 | 21:25 WIB

    Jodoh Tegaskan Dukungan Pertama untuk Jokowi-Moeldoko

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM -- Relawan Jokowi Moeldoko Hebat atau Jodoh terus memberikan dukungannya untuk Jokowi dan Moeldoko sebagai Capres dan Cawaprea 2019. Dan kali ini Jodoh menggelar dukungan di Bandung, ...

  • Nasional
    26 Juni 2018 | 20:48 WIB

    Nyoblos, 27 Juni Jadi Hari Libur Nasional

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM —Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat langsung menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 terkait hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 sebagai libur nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa ...

  • Nasional
    02 Mei 2018 | 15:33 WIB

    Menristekdikti Jadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Unpad

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Universitas Padjadjaran menjadi tuan rumah penyelenggaraan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan RI Prof. Mohamad ...

  • Nasional
    28 April 2018 | 10:55 WIB

    Batasan Jabatan Presiden-Wakil Presiden Dua Periode Digugat Ke MK

    JAKARTA, BERITABANDUNG.COM -- Batasan jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode yang diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tiga pemohon pengujian UU Pemilu ini ...


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com