BERITABANDUNG


  • 06 Desember 2017 | 15:22 WIB

57 Produk Layanan Pemprov Jabar Raih Predikat Kepatuhan Tinggi

Editor: Yatti Chahyati


 57 Produk Layanan Pemprov Jabar Raih Predikat Kepatuhan Tinggi
PEMPROV JABAR - Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dari ketua Ombudsman RI pada acara Anugerah Predikat Kepatuhan, di gedung Balai Kartini Jakarta, Selasa (05/12/2017).(ist)

JAKARTA, BERITABANDUNG.COM -- Jawa Barat menerima penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2017 kategori Pemerintah Provinsi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Sebanyak 57 produk pelayanan publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI dengan predikat kepatuhan tinggi.

Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dari ketua Ombudsman RI pada acara Anugerah Predikat Kepatuhan, di gedung Balai Kartini Jakarta, Selasa (05/12/2017).

Ke 57 produk layanan publik Pemprov Jabar tersebut dinilai telah memuhi standar pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan berada di zona hijau yang berarti pelayanan dengan tingkat kemudahan tinggi, lancar dan mudah dijangkau.

"Kita bersyukur mendapatkan penghargaan pelayanan tinggi, tentu kita terus membina, yang dibina kan tidak sedikit karena ada puluhan bahkan ratusan pelayanan di tingkat Provinsi dan Kota Kabupaten," kata Gubernur Aher usai terima penghargaan.

Aher mengungkapkan, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemprov Jabar selalu menyesuaikan dengan standar dari Ombudsman. Terpenting menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus cepat, mudah, ramah dan dapat dijangkau masyarakat yang domisilinya jauh.

"Cara meningkatkan pelayanannya kan ada standarnya yang dibuat oleh Ombudsman kemudian kita terapkan dalam pelayanan kita, tentu urusan-urusan pelayanan kan lebih kepada kecepatan, kemudahan, keramahan dan bisa diakses dari kejauhan," ungkapnya.

"Selama ini kami terus membina dan yang dibina tidak sedikit, di tingkat provinsi ada ratusan dan kabupaten/kota ada ribuan. Alhamdulillah, dengan segala pembinaan dan pengawasan, pelayanan di Jawa Barat sudah masuk zona hijau. Sudah lancar, bagus, mudah, dan murah," kata Aher.

Dirinya mengklaim masyarakat yang ingin mengajukan perizinan dan segala macam pelayanan standar lainnya bisa sambil tidur-tiduran di rumah tanpa harus capek-capek datang ke kantor jika ingin sekadar bertanya persyaratannya.

Kemudian setelah seluruh persyaratan yang diminta selesai diunggah melalui akses internet, masyarakat baru datang ke kantor tujuan untuk melakukan verifikasi. Khusus perizinan yang bersifat lapangan, maka akan ada peninjauan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jabar.

Pengembangan pelayanan standar masyarakat yang berbasis teknologi dengan model pelayanan dan teknologi yang beragam, kata Aher, sangat bagus untuk meningkatkan akuntablitas pemerintah.

"Saya kira semuanya sudah bagus dan alhamdulillah Jabar masuk kategori paling tinggi dalam pelayanan publik dan standar pelayanan publik," kata Aher.

Penghargaan predikat kepatuhan merupakan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Omnudsman RI sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk kategori pemerintah daerah provinsi, selain Jabar, Pemprov DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur juga meraih penghargaan yang sama. Sementara kategori Kabupaten dan Kota di Jabar, Pemkot Sukabumi dan Pemkab Garut meraih juga predikat kepatuhan tinggi.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, pemberian predikat kepatuhan telah dilaksanakan dari tahun 2013. Tujuannya untuk meningkatkan kewajiban penyelenggara negara agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Sesuai Undang-undang, Ombudsman memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dari penyelenggara negara dan lembaga pemerintahan termasuk BUMN dan BUMD. Predikat kepatuhan ini sangat strategis unuk mencegah terjadinya mal administrasi," kata Amzulian.

Menurutnya, praktek mal administrasi merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pelayanan publik yang baik sudah pasti tingkat korupsi suatu negara akan kecil.

"Sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi dapat dipastikan pelayanan publiknya jelek," ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pelayanan publik ombudsman telah melaksanakan survey kepatuhan secara berkelanjutan sejak tahun 2013. Survey kepatuhan juga dalam rangka melaksanakan RPJMN sebagi bagian dari upaya untuk mempercepat kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, peyelenggara layanan berkewajiban mencantumkan standar dan maklumat pelayanan sehingga penyelenggara layanan dan masyarakat terikat untuk menaatinya.

"Dengan standar pelayanan maka masyarakat mengetahui besaran biaya, waktu layanan dan persyaratan layanan sehingga terjadi kepastian dan transparansi layanan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Polhukam Bappenas, Selamet Sudarsono, mengatakan, perbaikan pelayanan dasar juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kondusif, sehingga dapat pula meningkatkan pelayanan ekonomi yang berkelanjutan.

Selamet mengklaim, Indonesia telah berhasil memperbaiki pelayanan dasar tersebut dengan indikasi naiknya posisi Indonesia sebanyak 34 tingkat sebagai negara dengan iklim investasi yang terpecah selama dua tahun terakhir.

"Dalam dua tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat ke posisi 96. Ini menunjukkan Indonesia telah menjadi negara yang nyaman bagi investastor," ujar Selamet. (*)

 

 

 


Label: #


Berita Terkait

  • Ekonomi Bisnis
    23 April 2018 | 08:39 WIB

    Bisnis StarUp Jarang Bertahan, FEB Tel-U Gelar Digipreneur Class

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM – Mempertahankan bisnis online atau star Up memang tidak mudah, jika tak menguasai teknik dan cara berbisnis online maka bisnis akan cepat mati. Bahkan dari survai yang dilakukan ...

  • Ekonomi Bisnis
    21 April 2018 | 22:19 WIB

    KPPU Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di Pilkada Serentak

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM – Pilkada serentak yang akan digelar Juni mendatang tak luput dari serentak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), salah satunya yakni pengawasan di pengadaan barang dan jasa Pilkada serentak. Hal ...

  • Ekonomi Bisnis
    10 April 2018 | 15:07 WIB

    PTDI jual CN-235 dan NC-212

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menandatangani kerangka kesepakatan penjualan pesawat CN-235 dan NC-212 senilai 75 juta dolar AS dengan angkatan udara Senegal dan Pantai Gading. "Pasar Afrika itu menjanjikan ...

  • Ekonomi Bisnis
    06 April 2018 | 16:23 WIB

    Aher Optimis Raih WTP Ke-7

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), optimis Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menyandang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga ...

  • Ekonomi Bisnis
    05 April 2018 | 14:11 WIB

    Menhub Pastikan Bandara Kertajati Bisa Layani Mudik Lebaran dan Haji

    MAJALENGKA,BERITABANDUNG.COM -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan kesiapan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, bisa melayani masyarakat untuk mudik dan penerbangan haji pada pertengahan ...


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com