BERITABANDUNG


  • 01 Mei 2018 | 21:02 WIB

Enam Tuntutan Buruh Jawa Barat di May Day

Editor: Yatti Chahyati


 Enam Tuntutan Buruh Jawa Barat di May Day
MAY DAY - Aksi May Day di Gedung Sate. (antara)

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Aliansi buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI Jawa Barat menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2018 di Gedung Sate, Kota Bandung.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengatakan, enam tuntutan itu terdiri atas dua tuntutan lokal dan empat tuntutan nasional.

"Pertama untuk isu lokal, gubernur supaya segera membenahi penetapan upah minimun sektoral, permasalahan UMK sampai hari ini masih menjadi persoalan," ujar Sidarta ditemui di sela-sela aksi, Selasa.

Menurut Muhammad Sidarta, belum adanya regulasi ditenggarai menjadi polemik penetapan UMK. Dengan begitu, ia menuntut agar gubernur segera menerbitkan Perda atau Pergub tentang penetapan upah.

"Agar proses penetapan UMSK tahun 2019 dan seterusnya tidak lagi ada masalah dalam proses dan mekanismenya, maka FSP LEM SPSI Jawa Barat menuntut Gubernur Jawa Barat segera menerbitkan Perda/Pergub yang mengatur peroses penetapan UMSK Jawa Barat," katanya.

Menurutnya, dengan belum adanya regulasi tersebut, UMSK 2018 Kota Bandung terpaksa hilang tanpa SK Gubernur. Hal ini terjadi karena soal penafsiran kajian yang berbeda antara yang dipahami oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Bandung.

"Bahkan Kota Bandung lenyap tidak maju, tidak ada SK-nya dari gubernur, padahal Kota Bandung awalnya ada SK-nya dari gubernur," kata dia.

Isu lokal kedua yakni masalah penegakkan hukum. Ia meminta agar pemerintah daerah melibatkan seluruh pihak termasuk buruh, serikat pekerja, kepolisian, dan imigrasi dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.

"Jadi bisa cukup menangani semua, apalagi sekarang makin rawan kan tenaga asing," katanya.

Sementara untuk isu nasional mengenai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ia menilai bahwa Perpres tersebut memberi celah yang luas dan kemudahan bagi TKA untuk bekerja di semua sektor usaha termasuk bekerja di lembaga pemerintah, bahkan hingga tenaga kasar.

"Kami menolak tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Seharusnya TKA bekerja dijabatan tertentu atau jadi transfer knowledge bagi pekerja lokal," katanya.

Buruh juga menuntut pemerintah mencabut PP 78/2015 Tentang Pengupahan yang dianggap pro upah murah dan mengeksploitasi tenaga buruh.

Ia menyoroti adanya ketimpangan upah di Jabar. Di Pangandaran UMK sebesar Rp.1.558.793 sementara di wilayah barat seperti Karawang UMK mencapai Rp.3.919.291

"Kita juga menolak rencana revisi undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," kata dia.

Terakhir, ia meminta agar pemerintah menurunkan berbagai macam harga kebutuhan pokok yang selalu naik tanpa diimbangi kenaikan upah layak.

"Di Pangandaran dan Karawang harga kebutuhan pokok sama, telur, beras, ayam sama. Tapi upah kenapa harus beda. Pemerintah harus menyubsidi harga kebutuhan pokok," katanya. (antara)


Label: #


Berita Terkait


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com