BERITABANDUNG


  • 29 Mei 2018 | 09:31 WIB

Tujuh Kali Berturut-turut, LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP

Editor: Yatti Chahyati


 Tujuh Kali Berturut-turut, LKPD Jabar Kembali Raih Opini WTP
PEMPROV JABAR - Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/18). (ist)

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ini merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/18).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017,” kata Moermahadi dalam rapat paripurna tersebut.

“Opini WTP ini merupakan Opini WTP yang ketujuh kalinya bagi Provinsi Jawa barat,” lanjutnya.

Raihan Oini WTP ini, kata Moermahadi sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian PAN RB kepada Pemda Provinsi Jawa Barat. Nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Jawa Barat mendapat nilai “A”.

“Kinerja Lakip yang dibuat oleh Kemenpan RB itu juga “A”. Jadi, memang progressnya itu sesuai semua dengan yang disampaikan teman-teman (BPK), hasil pemeriksaannya memang WTP,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Moermahadi juga menjelaskan bahwa BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam LKPD Jabar TA 2017. Meskipun hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Temuan tersebut terdiri dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang dimuat dalam Buku II LHP atas SPI dan Buku III LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

“Catatan penting dalam pemeriksaan (LKPD) tidak mungkin sempurna, ada catatan penting tapi tidak banyak mempengaruhi. Tapi apa yang saya lihat pengaruhnya tidak bisa mempengaruhi dalam laporan keuangan secara keseluruhan,” tutur Moermahadi.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP, menurut Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, Moermahadi juga mengingatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tidak lanjut atas rekomendasi LHP. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Hingga saat ini, Moermahadi mengatakan di antara provinsi lain hanya Jawa Barat yang telah meraih Opini WTP tujuh kali berturut-turut. “Belum ada (provinsi lain), baru Jawa Barat. Saya juga bilang tadi ke Pak Gub. kalau langit itu ada tujuh lapis, sampai lapis ketujuh Pak Gub. pas habis pas tujuh itu,” canda Moermahadi disambut tawa Aher.

Ditemui usai paripurna, Aher bersyukur atas raihan Opini WTP ini. Hal ini tidak lepas dari komitmen dan kerja kerasnya bersama jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat. “Kita bersyukur bisa mempertahankan Opini WTP kali ini menjadi tujuh kali berturut-turut. Tentu kita harus terus berusaha menjaga ini,” harap Aher.Pada 29 Maret 2018 lalu, Pemda Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada BPK. Laporan itu terdiri dari; (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Neraca, serta (6) Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, capaian Opini WTP ini juga mendapat apresiasi dari DPRD Jawa Barat. “Kami mengapresiasi kerja keras seluruh Pemprov Jawa Barat yang telah mempertahankan Opini WTP yang diperoleh Jawa Barat dan kali ini yang ketujuh kalinya,” tutur Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari usai paripurna.

Ineu berharap efektifitas, akuntabilitas, dan tranparansi yang dijaga dalam laporan keuangan ini harus menjadi bagian penting dalam keseharian pelaksanaan keuangan di Jawa Barat. Selain itu, Ineu juga meminta agar Opini WTP ini harus terus dipertahankan siapapun yang akan memimpin Jawa Barat mendatang.

“Ke depan tentu ini harus dipertahankan. Tadi saya katakan di Paripurna secara jelas, siapapun nanti (Gubernur) yang memimpin ini harus menjadi modal Jawa Barat dalam memperoleh WTP untuk setiap laporan keuangannya,” ucap Ineu. (*)


Label: #


Berita Terkait

  • Ekonomi Bisnis
    07 Agustus 2018 | 22:36 WIB

    Didukung Teknologi Canggih SUV Glory 580 Jamin Keselamatan

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM --  DFSK sangat serius dengan fitur keselamatan untuk menjadikan Glory 580 sebagai SUV berkualitas tinggi. DFSK Glory 580 memiliki desain yang stylish untuk memenuhi selera global, sekaligus menciptakan daya ...

  • Ekonomi Bisnis
    07 Agustus 2018 | 22:16 WIB

    Ini Dia SUV andalan Di GIIAS 2018

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- DFSK suguhkan promo dan program spesial selama Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018. Sejumlah penawaran menarik diadakan guna menarik hati pengunjung GIIAS 2018 dan membeli unit Glory ...

  • Ekonomi Bisnis
    30 Juli 2018 | 21:55 WIB

    Rumah Zakat Siap Kirimkan Superqurban ke Lombok dan Dunia

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Seperti yang telah dikabarkan bahwa gempa bumi berkekuatan 6,4 SR telah mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa kemarin. Data sementara berdasarkan laporan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, ...

  • Ekonomi Bisnis
    29 Juli 2018 | 20:10 WIB

    Agustus, Penerbangan dari Bandara Kertajati Bertambah

    BANDUNG, BERITABANDUNG,-- Layanan penerbangan dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka akan bertambah. Ini seiring segera beroperasinya maskapai penerbangan Lion Air pada pertengahan Agustus 2018 mendatang. Direkur Utama PT ...

  • Ekonomi Bisnis
    12 Juli 2018 | 22:00 WIB

    Genjot Cisumdawu, Pembebasan Lahan Jadi Prioritas

    SUMEDANG, BERITABANDUNG.COM -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan, berharap pembangunan proyek jalan Tol Cileunyi -Sumedang- Dawuan (Cisumdawu) tidak melebihi target waktu yang telah ditentukan. Iriawan mengatakan, walaupun Cisumdawu ...


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com