BERITABANDUNG


  • 31 Mei 2018 | 03:05 WIB

AJI Bandung Desak Pengusaha Media Bayar THR Sesuai Aturan

Editor: Yatti Chahyati


 AJI Bandung Desak Pengusaha Media Bayar THR Sesuai Aturan
Jurnalis - ilustrasi

BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung mengingatkan perusahaan media untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya yang akan merayakan hari raya Idul Fitri 2018 (1439 Hijriyah) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketua AJI Bandung, Ari Syahril Ramadhan mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, perusahaan wajib membayar THR kepada pekerjanya tanpa melihat status hubungan kerja. THR wajib diberikan kepada perkerja yang telah menjalani masa kerja minimal satu bulan.

Sementara besaran THR diatur Pasal 3 ayat 2a Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, bahwa besaran THR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tengat waktu pembayaran THR ialah tujuh hari sebelum hari raya.

“Di industri pers sendiri terdapat sejumlah istilah hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha media. Ada pekerja tetap yang diklasifikasikan dan ada pula status kontributor, koresponden, stringer dan penyedia jasa berita,”  paparnya, kemarin.

Mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pekerja tetap pada industri pers diklasifikasikan masuk dalam status Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT). Sedangkan kontributor, koresponden, stringer dan penyedia jasa berita dianggap masuk ke dalam status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

AJI Bandung menegaskan, pekerja media dengan status PKWT maupun PKWTT berhak mendapat THR dari perusahaan tempatnya bekerja. 

Ari mengatakan pengusaha media wajib membayar THR sesuai peraturan yang berlaku tanpa melihat status. “Besaran THR yang harus dibayarkan pengusaha media harus sesuai peraturan, minimal satu kali Upah Minimal Kota (UMK),” kata Ari Syahril Ramadhan.

Jika perhitungan honor jurnalis di suatu perusahaan media ditentukan berdasarkan berita, foto atau video yang tayang, maka besaran THR yang harus dibayarkan adalah setara dengan rata-rata honor perbulan atau minimal satu kali Upah Minimal Kota (UMK).

AJI Bandung berharap seluruh jurnalis dan pekerja media turut mengawasi proses pembayaran THR dari perusahaannya. Jika ada perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya,  AJI Bandung mengajak jurnalis maupun pekerja media agar melapor ke Bagian Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, AJI Bandung meminta pemerintah daerah maupun instansti terkait agar turut mengawasi pembayaran THR perusahaan media. Jika menemukan perusahaan yang abai, , AJI Bandung mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memberi sanksi tegas.

Di samping itu, AJI Bandung juga meminta pemerintah daerah maupun perusahaan di luar tempat bekerja jurnalis untuk tidak memberikan “THR” berupa uang atau barang kepada jurnalis yang melakukan kegiatan peliputan di lingkungan mereka.

“Kewajiban memberikan ada di pengusaha media tempat jurnalis bekerja, bukan dari penguasa seperti gubernur, walikota/bupati, pimpinan kepolisian daerah atau instansi/perusahaan di luar media,” tandas Ari.

Ia menambahkan, pemberian THR yang dilakukan instansi pemerintah maupun swasta kepada jurnalis akan mengganggu profesionalisme dan independensi jurnalis yang bekerja untuk kepentingan publik.

Terkait dengan THR perusahaan media, AJI Kota Bandung sudah menggelar survei THR tahunan sejak 2014, 2015, 2016, dan 2017. Dari hasil survei tersebut, masih ada perusahaan media tempat jurnalis bekerja yang tidak memberikan THR, kalaupun ada yang memberikan THR namun mekanismenya tidak sesuai ketentuan, termasuk besarannya yang masih di bawah UMK.

Pada 2017, AJI Bandung melakukan survei THR menjelang hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Hasilnya tak jauh berbeda dengan survei di tahun-tahun sebelumnya, masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban membayar THR kepada jurnalis. Padahal THR merupakan hak normatif pekerja media.

Waktu itu, AJI Bandung melakukan survei terhadap 33 jurnalis yang bekerja di wilayah Bandung Raya. Sebanyak 13 jurnalis bekerja di media cetak, sembilan bekerja di tv, sembilan di media online dan dua jurnalis lainnya berkerja di radio. Sebanyak 10 jurnalis berstatus sebagai pekerja tetap dan 23 lainnya berstatus kontrak dengan system penggajian berdasarkan berita yang ditayangkan.

Hasilnya, hanya 23 jurnalis yang mendapatkan THR. Itu pun tidak semuanya menerima THR berdasarkan Permenaker Nomor 6 tahun 2016. Masih ada yang besarannya di bawah ketentuan satu kali gaji. Istilah yang digunakan pun tidak mengacu pada regulasi. Ada yang menyebutnya bantuan hingga santunan.

Selain THR, kami menemukan ada 21 jurnalis yang mendapatkan upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Perlindungan dan jaminan sosial terhadap jurnalis pun masih minim. Dari 33 jurnalis yang disurvei, ada 20 orang yang tidak menapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan dari perusahaannya.

Berkaca pada survei ini, AJI Bandung menyatakan sikap:

1. Meminta seluruh pengusaha media untuk patuh pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. Besaran THR yang harus dibayarkan adalah satu kali gaji (take home pay) atau akumulasi rata-rata honor berita yang besarannya tidak boleh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

2. Meminta seluruh pengusaha media untuk tidak membeda-bedakan status Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Baik pekerja tetap atau yang berstatus kontrak, koresponden dan kontributor tetap berhak menerima THR.

3.  Meminta seluruh pemilik dan manajemen media untuk melindungi pekerjanya dengan jaminan sosial sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4.  Mendesak Bagian Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan media terkait hak normatif pekerja media dan memberikan sanksi tegas jika menemukan pelanggaran.

5.  Meminta para pimpinan lembaga dan instansi pemerintahan serta pihak swasta untuk tidak memberikan imbalan atau hadiah apa pun kepada jurnalis.

6. Mengajak seluruh pekerja media untuk melaporkan pelanggaran hubungan industrial yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja dan tidak menerima uang atau barang dari narasumber atau pihak lain yang berpotensi mengganggu independensi.

7. Mengajak seluruh pekerja media untuk berserikat guna meningkatkan kesejahteraan bersama. (*/tie)


Label: #


Berita Terkait

  • Ekonomi Bisnis
    07 Agustus 2018 | 22:36 WIB

    Didukung Teknologi Canggih SUV Glory 580 Jamin Keselamatan

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM --  DFSK sangat serius dengan fitur keselamatan untuk menjadikan Glory 580 sebagai SUV berkualitas tinggi. DFSK Glory 580 memiliki desain yang stylish untuk memenuhi selera global, sekaligus menciptakan daya ...

  • Ekonomi Bisnis
    07 Agustus 2018 | 22:16 WIB

    Ini Dia SUV andalan Di GIIAS 2018

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- DFSK suguhkan promo dan program spesial selama Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018. Sejumlah penawaran menarik diadakan guna menarik hati pengunjung GIIAS 2018 dan membeli unit Glory ...

  • Ekonomi Bisnis
    30 Juli 2018 | 21:55 WIB

    Rumah Zakat Siap Kirimkan Superqurban ke Lombok dan Dunia

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Seperti yang telah dikabarkan bahwa gempa bumi berkekuatan 6,4 SR telah mengguncang wilayah Lombok, Bali dan Sumbawa kemarin. Data sementara berdasarkan laporan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, ...

  • Ekonomi Bisnis
    29 Juli 2018 | 20:10 WIB

    Agustus, Penerbangan dari Bandara Kertajati Bertambah

    BANDUNG, BERITABANDUNG,-- Layanan penerbangan dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka akan bertambah. Ini seiring segera beroperasinya maskapai penerbangan Lion Air pada pertengahan Agustus 2018 mendatang. Direkur Utama PT ...

  • Ekonomi Bisnis
    12 Juli 2018 | 22:00 WIB

    Genjot Cisumdawu, Pembebasan Lahan Jadi Prioritas

    SUMEDANG, BERITABANDUNG.COM -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan, berharap pembangunan proyek jalan Tol Cileunyi -Sumedang- Dawuan (Cisumdawu) tidak melebihi target waktu yang telah ditentukan. Iriawan mengatakan, walaupun Cisumdawu ...


Berita Lainnya

  • 21 April 2018 | 21:59 WIB

    Pasteur Bandung Lautan Air, BPBD Minta Banjir Harus Segera Diatasi

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Pasteur BTC Bandung jadi lautan air. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4/2018) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi ...

  • 16 Maret 2018 | 18:17 WIB

    Akhir Pekan, ITB Gelar Integrated Career Days

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Sebanyak 45 perusahaan akan hadir dalam bursa kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) Integrated Career Days pada 17-18 Maret 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Aula Barat dan ...

  • 08 Maret 2018 | 10:48 WIB

    Pengawasan Proyek Lancar, PDAM Tirtawening Kota Bandung Beri Pengharaan ke TP4D

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung memberikan penghargaan terhadap Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Bandung. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi ...

  • 14 Desember 2017 | 10:42 WIB

    Kadisdik Kota Bandung Minta Sekolah Periksa Buku Terbitan Yudistira

    BANDUNG, BERITABANDUNG. COM - - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana meminta sekolah dasar khususnya guru sekolah kelas VI untuk memeriksa buku pelajaran terbitan Yudistira.  Hal itu sehubungan dengan adanya ...

  • 12 Desember 2017 | 11:42 WIB

    Piala Presiden 2018 Diperkirakan Digelar Awal Januari

    BANDUNG, BERITABANDUNG.COM -- Piala Presiden 2018 diperkirakan akan digelar awal Januari 2018. Hal itu diungkapkan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait. Ia mengungkapkan dirinya sudah meminta waktu kepada Presiden ...

  • @ 2013 beritabandung.com